Sebanyak 912.852 kepala keluarga (KK) jadi sasaran pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi tahun 2022 (Regsosek 2022) di Sulawesi Tengah. Jumlah petugas pendata lapangan (PPL) yang dilibatkan sebanyak 3.958 orang yang meng-cover 1.999 desa/kelurahan se- Sulawesi Tengah.
“Kalau dirata-ratakan, setiap petugas lapangan meng-cover 230,63 jumlah KK tapi setiap PPL ditarget mendata 250 KK,” kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tengah Simon Sapary saat memaparkan materi pada Media Gathering Regsosek 2022, Senin (10/10/2022), di aula lantai IV BPS Provinsi Sulteng.
Baca juga: BPS Kota Palu Melaksanakan Pendataan PODES 2021
Target pendataan bagi setiap PPL sebanyak 250 KK tersebut kata Simon, diharapkan tak ada kepala keluarga yang luput saat pelaksanaan Regsosek 2022, dan itu sudah menjadi komitmen BPS. Regsosek Tahun 2022 ini akan berlangsung selama sebulan, tepatnya dimulai pada 15 Oktober hingga 14 November 2022.
“Makanya kami libatkan media agar kegiatan ini tersosialisasi dengan baik. Sehingga tidak ada keluarga yang terlewat, semuanya harus terdata,” ujarnya.
Kegiatan Regsosek 2022 yang tinggal menghitung jari ini akan dimulai dengan sasaran awal adalah para pejabat di daerah. Termasuk para legislator Senayan maupun para senator yang berdomisili di Kota Palu dan sekitarnya.
Baca juga: Pimpin Rapat TPID, Wali Kota Minta Masukan Kepala BI dan BPS
“Para pejabat seperti kepala daerah yang akan didata sebagai tanda pencanangan dimulainya kegiatan Regsosek 2022, termasuk anggota DPR RI dan DPD RI yang berdomisili di Kota Palu,” ujarnya.
Sementara Ketua Tim Regsosek Tahun 2022, Jegrie Wahido menjelaskan, Indonesia baru saja keluar dari persoalan pandemi Covid-19. Disusul rentetan persoalan global seperti ekspansi Rusia ke Ukrania. Tentunya, hal ini sangat berdampak pada sektor ekonomi Indonesia.
Sehingga, pemerintah memandang perlu untuk mencari tahu dampak pandemi Covid-19 terhadap sektor ekonomi. Termasuk imbas dari rentetan persoalan global yang melanda dunia belakangan ini, seperti perang antara Rusia dengan Ukrania.
“Ada hal-hal tertentu yang terjadi di masyarakat imbas dari pandemi Covid-19 yang melanda bangsa ini. Sehingga, pemerintah menyadari bahwa kejadian ini perlu mencari tahu kondisi terkini tingkat kesejahteraan masyarakat,” kata Jefrie.
Makanya, kata Jefrie, pemerintah menugaskan kepada BPS untuk menyajikan kondisi terkini masyarakat Indonesia dalam bentuk Satu Data Program Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dengan pendekatan keluarga, mulai dari tingkat kesejahteraan hingga profil keluarga.
“Kegiatan ini lahir dari pemerintah pusat dan BPS dianggap bisa melaksanakan, dengan rujukan Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrim,” ujarnya. (bid/paluekspres)
