Jakarta, PaluEkspres.com – Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menyatakan program revitalisasi sekolah yang dijalankan pemerintah tidak hanya meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi signifikan bagi masyarakat.
Dalam keterangannya, Qodari mengatakan program tersebut berhasil menyerap ratusan ribu tenaga kerja serta menggerakkan puluhan ribu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Data yang diterima KSP menunjukkan bahwa setiap satu sekolah rata-rata melibatkan sekitar 22 pekerja dari masyarakat setempat. Jadi ada 16 ribu titik yang bergerak dengan sekian jumlah pekerja. Secara keseluruhan, tercatat 238.131 pekerja yang terlibat dalam program ini,” ujar Qodari dalam konferensi pers update Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) di Gedung Bina Graha Kantor Staf Presiden, Jakarta, Rabu (25/3).
Ia menjelaskan, tenaga kerja yang terlibat berasal dari berbagai sektor, mulai dari insinyur, pengawas proyek, hingga tenaga pendukung lainnya. Menurutnya, program ini tidak hanya membangun infrastruktur fisik sekolah, tetapi juga menghidupkan ekonomi lokal di sekitar lokasi pembangunan.
Selain menyerap tenaga kerja, program revitalisasi sekolah juga menggerakkan sekitar 58 ribu UMKM di berbagai sektor, seperti penyedia bahan bangunan lokal hingga percetakan dan penyedia alat tulis.
“Program ini juga menyumbang pada pendapatan daerah melalui pajak dan konsumsi lokal,” tambahnya.
Qodari menjelaskan, program revitalisasi sekolah tersebut bertujuan memastikan seluruh anak Indonesia mendapatkan akses pendidikan yang layak, aman, dan berkualitas. Program ini tidak hanya memperbaiki bangunan sekolah, tetapi juga mencakup peningkatan fasilitas sekolah.
“Memastikan ruang belajar yang aman, lingkungan yang sehat, termasuk area perbaikan toilet atau pembuatan toilet, serta fasilitas pembelajaran yang optimal. Ini adalah investasi jangka panjang negara dalam membangun generasi masa depan,” ujar Qodari.
Pada 2025, pemerintah menargetkan revitalisasi terhadap 10.000 sekolah. Namun, atas arahan Presiden Prabowo Subianto, jumlah tersebut ditingkatkan menjadi 16.167 sekolah.
Hingga 11 Maret 2026, sebanyak 16.062 sekolah telah menyelesaikan pembangunan, sementara 105 sekolah lainnya masih dalam proses penyelesaian. Untuk 2026, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp14,1 triliun untuk revitalisasi 11.744 satuan pendidikan. Namun, pemerintah juga berencana menambah target hingga mencapai 60 ribu sekolah.
Untuk mendukung penambahan tersebut, pemerintah mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp89,5 triliun yang saat ini masih dalam proses pembahasan melalui Kementerian Keuangan. Qodari menegaskan, perluasan program revitalisasi sekolah menunjukkan komitmen kuat pemerintah terhadap sektor pendidikan.
“Jadi kalau kita lihat, ini komitmen Presiden Prabowo untuk pendidikan sangat kuat,” pungkasnya.
