Jakarta, PaluEkspres.com – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menggelar rapat bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Arief Anshory Yusuf untuk memperkuat digitalisasi bantuan sosial berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Tujuannya agar tidak ada lagi bantuan salah sasaran.
Rapat tersebut antara lain membahas penguatan akurasi penyaluran bansos melalui pemutakhiran data, pemanfaatan big data, serta penyempurnaan model pemeringkatan penerima manfaat. Langkah ini dilakukan untuk menekan kesalahan penyaluran bantuan sosial, baik kepada warga yang tidak berhak maupun warga yang seharusnya menerima bantuan tetapi belum terdata.
Gus Ipul menegaskan, digitalisasi menjadi bagian penting dalam pelaksanaan Instruksi Presiden terkait DTSEN dan pengentasan kemiskinan. Seluruh program Kemensos, kata dia, kini menggunakan DTSEN sebagai basis penyaluran bantuan sosial.
“Saya ingin hari ini menjadi tahapan dari proses digitalisasi bansos yang berpedoman pada Inpres nomor 4 dan 8 (Tahun 2025). Jadi semua program menggunakan DTSEN karena itu perintah Presiden. Dengan adanya digitalisasi bansos kita gembira menemukan hal mungkin jadi perhatian kita soal bansos tidak tepat sasaran,” kata Gus Ipul.
Ia optimistis kesinambungan basis DTSEN dan proses digitalisasi akan meningkatkan akurasi bansos sehingga lebih tepat sasaran. “DTSEN ini memang mengoreksi data kita. Sekarang DTSEN diperkuat dengan digitalisasi. Artinya ini menjadi benang merah yang tidak putus,” ujarnya.
Ia menyebut uji coba digitalisasi yang dilakukan di Banyuwangi menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan dan kini mulai direplikasi di 42 kabupaten/kota, dengan target penerapan secara nasional pada akhir tahun 2026. Namun demikian, ia mengakui masih terdapat tantangan literasi digital di masyarakat.
“Tapi ini kan harus dilalui, untuk mengedukasi masyarakat ke depan,” kata Gus Ipul.
Sementara itu, Kepala BPS Amalia menjelaskan digitalisasi bukan sekadar transformasi teknologi, tetapi alat bantu untuk mempercepat pemutakhiran DTSEN agar lebih akurat dan tepat sasaran.
“Esensinya adalah digitalisasi ini sebagai alat bantu untuk memuluskan dan memutahirkan dengan lebih cepat dan akurat,” kata Amalia.
BPS, lanjutnya, tengah menyiapkan penyempurnaan pengukuran kesalahan penyaluran bansos melalui hasil Sensus Ekonomi 2026. Dari sensus tersebut, BPS akan menghitung desil masyarakat secara lebih akurat dan membandingkannya dengan realisasi penyaluran bansos Kemensos.
Selain itu, BPS juga akan memperkuat model pemeringkatan berbasis variabel hasil Sensus Ekonomi 2026 melalui penyempurnaan variabel dan pemanfaatan big data. Teknologi geotagging, citra satelit, hingga foto kondisi rumah akan digunakan untuk pengolahan model Proxy Means Test (PMT).
“Kami akan memanfaatkan big data, dengan men-overlay geotagging dengan citra satelit, plus foto kondisi rumah (dengan) metode scoring masuk ke dalam model PMT,” jelas Amalia.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Arief Anshory Yusuf menekankan pentingnya transparansi dan pendekatan ilmiah dalam penyempurnaan model PMT.
“Kalau kita ingin mengurangi uncertainty information, ada dua cara. Pertama memastikan model PMT terakurat dan tersederhana. Caranya bagaimana? Kita harus segera bentuk tim atau panel ahli pemodelan PMT yang mewakili kepakaran nasional supaya diselesaikan secara lebih scientific. Ada keterbukaan, transparency dan peer review process,” kata Arief.
