Jakarta, PaluEkspres.com — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per April 2026 mencapai Rp164,4 triliun, atau setara 0,64 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Rasio tersebut menurun dibandingkan posisi akhir Maret 2026 sebesar 0,93 persen terhadap PDB, mencerminkan upaya pemerintah menjaga prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan fiskal.
“Ini ada berita gembira. Realisasi sampai dengan April 2026, defisit APBN tinggal Rp164,4 triliun atau 0,64 persen dari PDB,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (19/5).
Ia melanjutkan, penurunan defisit tersebut tidak terlepas dari meningkatnya pendapatan negara hingga akhir caturwulan pertama 2026.
Purbaya menjelaskan, pendapatan negara mencapai Rp918,4 triliun per akhir April 2026, tumbuh 13,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut, lanjut dia, terjadi di seluruh komponen pendapatan negara.
Penerimaan perpajakan, misalnya, mencapai Rp746,9 triliun per April atau tumbuh 13,7 persen dibandingkan tahun lalu. Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) meningkat 11,6 persen secara tahunan dari Rp153,5 triliun pada April 2025 menjadi Rp171,3 triliun pada April tahun ini.
Peningkatan pendapatan negara tersebut turut mendorong keseimbangan primer menjadi surplus Rp28 triliun per April 2026, membaik dibandingkan posisi akhir Maret yang tercatat defisit Rp95,8 triliun.
Sekadar informasi, keseimbangan primer merupakan selisih antara total pendapatan negara dan total belanja negara di luar pembayaran bunga utang.
“Jadi keseimbangan primernya sudah surplus lagi Rp28 triliun, dan ke depan mungkin akan terus membaik,” lanjut dia.
Namun demikian, surplus keseimbangan primer tersebut bukan berarti pemerintah menahan laju belanja negara. Purbaya menegaskan pemerintah tetap akan menggunakan instrumen fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Hingga akhir April 2026, realisasi belanja negara mencapai Rp1.082,8 triliun atau tumbuh 34,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sebagian besar belanja tersebut diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong aktivitas ekonomi, termasuk melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), subsidi dan kompensasi, serta bantuan sosial.
“Jadi, kita mempercepat betul-betul belanja pemerintah supaya dampaknya ke ekonomi lebih signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya,” pungkas dia.
