PALU EKSPRES, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin menyatakan, aparat keamanan di Indonesia harus makin waspada terhadap posisi kelompok Negara Islam Irak Suriah (ISIS) yang semakin tersudut di luar negeri.
Bahkan, posisi ISIS di Filipina juga makin terjepit setelah Presiden Rodrigo Duterte memberlakukan darurat militer di wilayah Mindanao yang dikenal sebagai basis bagi kelompok militan radikal itu. Menurut Hasanuddin, pemerintah Indonesia harus mencermati pemberlakuan darurat militer di Pulau Mindanao.
“Karena, kebijakan itu membuat ruang gerak pasukan ISIS semakin terbatas. Khawatirnya, mereka akan masuk ke Indonesia, mengingat Filipina berbatasan langsung dengan Indonesia,” ujar Hasanuddin melalui siaran pers, Kamis (25/5).
Menurut Hasanuddin, posisi ISIS di mancanegara yang makin terjepit akan memancing pendukungnya di Indonesia untuk memunculkan eksistensinya melalui teror. Hal itu sebagai pesan kepada dunia internasional bahwa ISIS di Indonesia masih mempertahankan eksistensinya.
Mantan sekretaris militer kepresidenan itu menambahkan, jaringan ISIS di Filipina memang terkait dengan kelompok militan di Indonesia. Hal itu terlihat dengan keberadaan tiga warga negara Indonesia (WNI) terafiliasi ISIS yang tewas dalam bentrokan bersenjata melawan militer Filipina di Pulau Mindanao pada April 2017 silam.
Untuk itu, Hasanuddin menyodorkan empat langkah yang bisa ditempuh pemerintah. Yang pertama adalah penguatan pengawasan keimigrasian. “Terutama terhadap warga negara asing yang masuk wilayah Indonesia, dan juga WNI yang kembali ke Indonesia,” katanya.
Yang kedua adalah peningkatan aktivitas intelijen termasuk dengan melibatkan pemerintah daerah. Sebab, katanya, ISIS menggembleng para pendukungnya menjadi combatant di pelosok.
Sedangkan langkah ketiga adalah mengaktifkan razia terhadap bahan-bahan berbahaya yang berpotensi bisa dijadikan bom. “Lakukan sweeping bahan-bahan kimia yang berpotensi bisa dijadikan peledak,” cetusnya.
Yang terakhir adalah langkah yang tak kalah penting. Hasanuddin menambahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus segera mengintruksikan semua unsur intelijen untuk melakukan operasi khusus untuk mengangkap aktor-aktor teror dan dalangnya.
“Presiden harus memberikan instruksi untuk melakukan operasi intelijen khusus,” pungkas pensiunan TNI dengan pangkat terakhir mayor jenderal itu.
(ara/jpnn)
