PALU EKSPRES, JAKARTA – Badan Pertanahan Nasional berhasil mencapai target menerbitkan lima juta sertifikat tanah selama 2017.
Kesuksesan itu membuat kementerian Agraria dan Tata Ruang optimistis sertifikasi lahan bisa selesai lebih cepat dari target yang ditetapkan. Sehingga, seluruh lahan di Indonesia ke depan statusnya akan benar-benar jelas.
’’Dari 126 (juta bidang), sudah 51 juta bidang yang sudah bersertifikat dan tedaftar,’’ terang Menteri ATR sekaligus Kepala BPN Sofyan Djalil saat pembukaan Rakernas Kementerian ATR/BPN di Jakarta Rabu (10/1).
Selama 2017, BPN menyelesaikan sertifikasi terhadap 5.262.162 bidang lahan. Namun, hanya 4,2 juta sertifikat yang bisa dikeluarkan.
Selebihnya belum bisa dikeluarkan karena beberapa hal. Salah satunya pemilik lahan tidak berada di tempat.
Selain menyelesaikan sertifikasi lahan, BPN juga menuntaskan 2.168 kasus sengketa lahan. ’’Sengketa tanah tidak banyak, tapi ini yang sangat menjadi perhatian publik,’’ lanjutnya.
BPN menggunakan metode Pendaftaran Tanah Sistematik lengkap (PTSL). Setiap bidang tanah dipetakan sehingga tidak ada lagi ruang sengketa.
Melalui sistem tersebut, kini BPN memiliki data tanah lengkap dengan ukuran skala lebih besar, sampai 1:1.000.
Selain itu, PTSL juga membantu menyelesaikan persoalan administrasi di kota maupun desa melalui pemetaan.
Kemudian, bila ke depan pemerintah memerlukan pengadaan lahan, tidak lagi kerepotan seperti sebelumnya karena tanah yang akan dibebaskan sudah teridentifikasi.
Dampak peningkatan sertifikasi itu, pertumbuhan kredit juga ikut terkerek. Tanah yang digunakan sebagai jaminan kredit nilainya mencapai Rp 917 triliun.
Meningkat dari 2016 yang senilai Rp 700 triliun. Di luar itu, Sofyan juga mengklaim pelayanan di BPN sudah semakin baik.
Dengan capaian tersebut, Sofyan mengaku optimistis bisa lebih cepat menyelesaikan target tujuh juta sertifikat tahun ini. ’’Ini InsyaAllah akan lebih mudah dicapai,’’ janjinya.
Sebab, dengan anggaran sertifikasi tahun lalu yang baru cair pada Juli, pihaknya mampu menuntaskan lima juta sertifikat.
Selanjutnya, pada 2019 pihaknya ditargetkan 9 juta lahan, lalu setelahnya BPN mencanangkan minimal 10 juta lahan per tahun.
Kalau ingin dipercepat, maka angka itu bisa diperbanyak. ’’InsyaAllah mungkin 2023 semua tanah bisa terdaftar dan jika mungkin bersertifikat,’’ tambahnya.
