Pemkab Parimo Disarankan Kreatif Menarik Dana Pemerintah Pusat

PALUEKSPRES,PARIMO- Pemerintah Daerah Parigi Moutong diminta untuk lebih kreatif dalam mengambil peluang menarik dana dari pusat alih-alih mengandalkan dana reguler dalam pembiayaan APBD daerah itu.
Saran itu disampaikan Fraksi Toraranga DPRD Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, saat Rapat Paripurna tentang pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap penjelasan Bupati atas rancanagan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Perubahan APBD tahun anggaran 2021, Jumat, (3/9/2021).
“Kabupaten Parimo masih bergantung pada dana transfer pemerintah pusat. Maka berkaitan hal itu, pemerintah daerah khususnya kepala OPD seharusnya lebih kreatif mengambil peluang menarik dana dari pusat di luar dari dana reguler,” kata Juru bicara Fraksi Toraranga, Ni Wayan Leli Pariani saat membacakan pandangan fraksinya.
Menurut Leli, untuk mendapatkan dana itu, kepala OPD dituntut untuk membangun komunikasi efektif dengan anggota DPR RI Dapil Sulawesi Tengah, maupun melobi langsung ke kementerian. 
Rapat Paripurna tersebut, dipimpin langsung Ketua DPRD, Sayutin Budianto didampingi Wakil Ketua, Faisan dan dihadiri sejumlah anggota DPRD lainnya, berlangsung di ruang aspirasi DPRD.
Dari tujuh fraksi yang ada di DPRD Parimo, hanya fraksi Toraranga yang membacakan langsung pandangan fraksinya. Sementara, enam fraksi lainnya menyerahkan langsung laporan fraksinya ke Pemkab Parimo untuk dibahas lebih lanjut.
“Kabupaten Parimo masih bergantung pada dana transfer pemerintah pusat. Maka berkaitan hal itu, pemerintah daerah khususnya kepala OPD seharusnya lebih kreatif mengambil peluang menarik dana dari pusat di luar dari dana reguler,” kata Juru bicara Fraksi Toraranga, Ni Wayan Leli Pariani saat membacakan pandangan fraksinya.
Menurut Leli, untuk mendapatkan dana itu, kepala OPD dituntut untuk membangun komunikasi efektif dengan anggota DPR RI Dapil Sulawesi Tengah, maupun melobi langsung ke kementerian. 
Kemudian, Fraksi Toraranga meminta pemerintah daerah menjelaskan lebih jauh tentang potensi pertambangan, yang diharapkan menghasilkan pendapatan bagi hasil pajak dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi.
“Kami harapkan Pemerintah bisa memaksimalkan dan mengevaluasi anggaran penanggulangan dan pencegahan Pandemi COVID-19, yang telah teralokasikan,” kata Politisi Golkar itu.
Selain itu kata dia, pihaknya juga berharap belanja bantuan sosial diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar Rp4,1 miliar  lebih, benar-benar digunakan untuk mendukung efektivitas pelaksanaan program pemerintah lainnya, pada APBD perubahan 2021.
Dalam penyampaian tertulis Fraksi Gerindra, menekankan Pemda mengalokasikan sebagian dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) untuk pembiayaan pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) di Kecamatan Taopa.
“Sebagaimana diketahui di Kecamatan Taopa, sudah disetujui dibukanya UPT Disdukcapil yang seharusnya sudah beroperasi guna pelayanan kependudukan,” kata Fraksi Gerindra dikutip dari laporan pandangannya.
Sementara dalam pandangannya, Fraksi NasDem mempertanyakan program prioritas pembangunan dalam APBD perubahan tahun 2021. 
Bahkan, Fraksi NasDem juga mempertanyakan besaran realisasi anggaran COVID-19 di Kabupaten Parigi Moutong.
“Sudah berapakah anggaran terealisasi selama masa Pandemi,”tanya Fraksi NasDem.
Fraksi NasDem juga mempertanyakan respon pemerintah terhadap beberapa wilayah terdampak bencana.
“Apa yang sudah dilakukan dan berapa anggaran dikeluarkan Pemerintah Daerah terkait persoalan itu,” mengutip pandangan Fraksi NasDem.
DPRD Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, melaksanakan Rapat Paripurna tentang pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap penjelasan Bupati atas rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Perubahan APBD tahun anggaran 2021. (asw/pe)