Ini potensi Industri Kelapa Sawit Indonesia yang jadi Peluang besar bagi perekonomian Nasional. Industri kelapa sawit menjadi salah satu tumpuan sumber pendapatan negara, dimana devisa ekspor pada 2022 mencapai 39,28 miliar USD. Angka ini tercatat sebagai rekor tertinggi jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Diperkirakan, permintaan produk sawit untuk pangan atau oleofood akan mencapai 106,16 miliar USD pada 2035, sedangkan untuk industri oleokimia mencapai 190 miliar USD.
Jelas bahwa potensi Industri Kelapa Sawit Indonesia bisa menjadi Peluang besar bagi perekonomian nasional karena industri kelapa sawit mampu menyediakan lapangan kerja yang berlimpah bagi kurang lebih 16,2 juta tenaga kerja, baik langsung maupun tidak langsung.
Makanya, Industri kelapa sawit diyakini tetap menjadi pilar penting bagi perekonomian nasional, karena mendukung sepertiga kebutuhan minyak nabati dunia.
Karena itu, potensi tersebut harus dimanfaatkan dengan mengembangkan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan.
Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin menegaskan bahwa perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan bukan lagi sebuah pilihan, melainkan keharusan. Karena itu kata Wapres, pemerintah terus meningkatkan tata kelola kelapa sawit, antara lain, melalui Rencana Aksi Nasional Perkebunan Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024.
Ha ini ditegaskan Wapres K.H. Ma’ruf Amin saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) XI Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), di Istana Wapres, Jakarta Pusat, Jumat (03/03/2023).
Perkebunan Kelapa Sawit yang Berkelanjutan Untuk Perekonomian Nasional
Menurut Wapres Perkebunan Kelapa Sawit yang berkelanjutan untuk perekonomian nasional dapat diwujudkan lebih cepat melalui peran terbaik dari seluruh pemangku kepentingan, mulai dari anggota GAPKI sebagai pelaku usaha, perusahaan besar, ataupun kementerian/lembaga terkait.
Langkah Strategis mewujudkan perkebunan Kelapa Sawit yang berkelanjutan untuk perekonomian nasional
Ada beberapa langkah strategis yang bisa dilakukan pihak-pihak terkait untuk mewujudkan perkebunan Kelapa Sawit yang berkelanjutan untuk perekonomian nasional.
“Pertama, memperkuat jalur kemitraan antara petani dengan perusahaan besar, termasuk pada program Peremajaan Sawit Rakyat,” pintanya. Prinsip kemitraan yang didasari asas manfaat, berkelanjutan, dan saling menguntungkan harus terus dipromosikan.
“Kita tidak ingin produktivitas perkebunan saja yang meningkat, tetapi juga pendapatan dan kesejahteraan petani sawit rakyat,” kata Wapres mengingatkan.
Kedua, perlunya pendampingan dan bimbingan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) lahan sawit rakyat.
“Langkah ini perlu ditempuh untuk ciptakan sistem usaha perkebunan kelapa sawit yang layak ekonomi, layak sosial budaya, dan juga ramah lingkungan,” tegasnya.
Ketiga, Wapres mengajak anggota GAPKI dan perusahaan kelapa sawit untuk meningkatkan dan mengoptimalkan program corporate social responsibility (CSR) bagi masyarakat sekitar kebun, termasuk untuk lingkungan lestari, kesehatan, pendidikan, dan pembinaan masyarakat.
“Keempat, meningkatkan kepeloporan anggota GAPKI dalam mengembangkan wilayah-wilayah terpencil dengan tetap menjaga kelestarian alam setempat. Banyak daerah di Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi telah berkembang karena ekonomi kelapa sawit,” ungkapnya.
Kelima, Wapres menekankan, agar pemberdayaan masyarakat sekitar perkebunan lebih ditingkatkan. Misalnya, GAPKI dapat bekerja sama, membina, dan membimbing pondok pesantren dalam melahirkan santripreneur di bidang perkebunan dan industri kelapa sawit.
“Terdapat kurang lebih 34 ribu pondok pesantren di Indonesia dengan jumlah santri tidak kurang dari 4,76 juta orang. Sekitar 44,2 persen pesantren punya beragam potensi ekonomi, mulai dari pengembangan koperasi UMKM dan ekonomi syariah, agribisnis, peternakan, perkebunan, maupun vokasional,” urainya.
Terakhir, Wapres mendorong jajaran kementerian/lembaga terkait untuk segera melakukan harmonisasi regulasi, terutama dalam penyelesaian status perkebunan di kawasan hutan serta percepatan program Peremajaan Sawit Rakyat, yang realisasinya masih belum sesuai target.
Dalam kesempatan yang sama, Wapres mengapresiasi seluruh jajaran pengurus GAPKI yang telah memberikan kontribusi positif kepada perkembangan kelapa sawit Indonesia, seraya membuka Munas XI GAPKI.
“Harapan saya, pengurus baru yang nanti terpilih akan terus giat berkarya dan membawa lebih banyak kemajuan, tidak saja bagi GAPKI, tetapi juga kemajuan perkelapasawitan di Indonesia secara keseluruhan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo berharap, Munas XI GAPKI yang langsung dibuka oleh Wapres hari ini dapat difungsikan sebagai forum konsolidasi untuk menuju arah dan target industri kelapa sawit yang lebih baik lagi.
Sebelumnya, Ketua Umum GAPKI Joko Supriyono melaporkan, akan menggelar Munas XI pada 8-10 Maret 2023 di Bali dengan tema “Memperkuat Kemitraan Industri Sawit sebagai Pilar Utama Perekonomian Nasional”.
Tema tersebut merupakan kelanjutan dan penguatan dari tema munas sebelumnya. Ini membuktikan bahwa perusahaan perkebunan kelapa sawit memiliki komitmen dan konsistensi dalam membangun dan memperkuat kemitraan, khususnya kemitraan dengan petani sawit.
“Kemitraan dengan petani sawit ini adalah suatu keniscayaan karena perusahaan dan petani pada dasarnya adalah suatu rantai pasok yang tidak bisa dipisahkan. Kalau harga TBS [tandan buah segar] turun dan petani susah, maka perusahaan juga susah karena harga CPO [crude palm oil] pasti turun,” sebut Joko.
Hadir jajaran pejabat Kementerian Pertanian, antara lain, Sekretaris Jenderal Kasdi Subagyono, Direktur Jenderal Perkebunan Andi Nur Alam Syah, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Suwandi, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Ali Jamil, dan Direktur Jenderal Hortikultura Prihasto Setyanto.
Sementara, Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Guntur Iman Nefianto, dan Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi. (aaa/PaluEkspres)
