Data Penindakan KPK • 2026
19 Kali OTT KPK hingga 29 Agustus 2026
Sepanjang Januari hingga 29 Agustus 2026, KPK mencatat 19 operasi tangkap tangan. Sebanyak 12 operasi menjerat kepala daerah, sedangkan tujuh lainnya menyasar pejabat atau pihak nonkepala daerah.
19
Total OTT KPK hingga 29 Agustus 2026
12
OTT yang menjerat kepala daerah
7
OTT terhadap pihak nonkepala daerah
OTT KPK: 2025 vs 2026
Hingga 29 Agustus 2026, jumlah OTT sudah melampaui seluruh catatan OTT KPK pada 2025.
Dalam dua tahun tersebut, tercatat sedikitnya 30 OTT.
Timeline Penindakan
Menampilkan 19 dari 19 OTT
01
Januari 2026
Wali Kota Madiun Maidi
Perkara: Dugaan pemerasan, penerimaan fee
proyek, dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), dan
gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
02
Januari 2026
Bupati Pati Sudewo
Perkara: Dugaan korupsi berkaitan dengan
pengisian jabatan perangkat desa, termasuk jabatan kepala
urusan, kepala seksi, dan sekretaris desa.
03
Januari 2026
Pejabat KPP Madya Jakarta Utara
Perkara: Dugaan suap dalam pemeriksaan pajak
di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Perkara antara lain
berkaitan dengan dugaan pengaturan nilai kewajiban pajak.
04
Februari 2026
Kepala KPP Madya Banjarmasin
Perkara: Dugaan korupsi yang berkaitan dengan
proses restitusi pajak.
05
Februari 2026
Pejabat Ditjen Bea dan Cukai
Perkara: Dugaan korupsi dalam pengurusan
importasi barang tiruan atau barang bermerek palsu.
06
Februari 2026
Ketua & Wakil Ketua PN Depok
Perkara: Dugaan suap dalam pengurusan sengketa
lahan sekitar 6.500 meter persegi.
07
Maret 2026
Bupati Pekalongan Fadia Arafiq
Perkara: Dugaan korupsi pengadaan jasa
outsourcing atau tenaga alih daya serta pengadaan lainnya
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
08
Maret 2026
Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari
Perkara: Dugaan suap proyek infrastruktur,
termasuk dugaan pemberian uang muka atau “ijon” proyek.
09
Maret 2026
Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman
Perkara: Dugaan pemerasan dan penerimaan
dari sejumlah proyek di lingkungan pemerintah daerah.
10
April 2026
Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo
Perkara: OTT di Tulungagung yang melibatkan
bupati dan sejumlah pihak lainnya. KPK mengamankan 16 orang
dalam operasi tersebut.
11
Juni 2026
Perkara Imigrasi Jakarta Barat
Perkara: OTT yang berkaitan dengan lingkungan
Direktorat Jenderal Imigrasi dan Pemasyarakatan dan kemudian
berkembang dalam pemeriksaan terhadap sejumlah pihak.
12
Juni 2026
Bupati Muara Enim Edison
Perkara: Dugaan korupsi berkaitan dengan
pengadaan barang dan jasa serta penerimaan lainnya di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
13
Juni 2026
Lima ASN BPK Sumatera Selatan
Perkara: OTT lanjutan yang berkaitan dengan
perkara Muara Enim dan dugaan pengondisian hasil pemeriksaan
atau audit BPK.
14
Juni 2026
Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby
Perkara: Dugaan suap berkaitan dengan jual beli
jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
KPK juga mendalami dugaan gratifikasi yang berkaitan dengan
pengurusan pelepasan kawasan hutan.
15
Juli 2026
Bupati Langkat Syah Afandin
Perkara: OTT yang menyeret Bupati Langkat
dalam perkara dugaan korupsi yang sedang ditangani KPK.
16
Juli 2026
Bupati Sukoharjo Etik Suryani
Perkara: Dugaan pemerasan terhadap sejumlah
perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
17
Juli 2026
Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini
Perkara: OTT KPK di Nusa Tenggara Barat
yang menyeret Bupati Lombok Barat.
18
Juli 2026
Bupati Pemalang Anom Widiyantoro
Perkara: Dugaan penyimpangan berkaitan dengan
proyek fisik/infrastruktur dan pemerasan. Perkara kemudian
berkembang dengan dugaan kebocoran informasi perkara dari
internal KPK.
19
Agustus 2026
Rektor Universitas Jenderal Soedirman
Perkara: Dugaan pemerasan dalam proses
penerimaan mahasiswa baru. Dalam OTT tersebut, KPK menemukan
uang tunai Rp665 juta dan kemudian menetapkan enam tersangka,
termasuk Rektor Unsoed Ahmad Sodiq.
12 Kepala Daerah
Kepala daerah menjadi kelompok terbesar dalam rangkaian OTT KPK sepanjang 2026.
- Januari: Maidi, Sudewo
- Maret: Fadia Arafiq, Muhammad Fikri, Syamsul Auliya Rachman
- April: Gatut Sunu Wibowo
- Juni: Edison, Suhardiman Amby
- Juli: Syah Afandin, Etik Suryani, Lalu Ahmad Zaini, Anom Widiyantoro
7 Nonkepala Daerah
Penindakan juga menyentuh sejumlah institusi strategis negara dan layanan publik.
- Pajak: KPP Madya Jakarta Utara
- Pajak: KPP Madya Banjarmasin
- Bea Cukai: pejabat Ditjen Bea dan Cukai
- Imigrasi: perkara Imigrasi Jakarta Barat
- BPK: lima ASN BPK Sumatera Selatan
- Peradilan: PN Depok
- Perguruan tinggi: Unsoed
Catatan: OTT merupakan tindakan penegakan hukum pada
tahap penyidikan. Status tersangka tidak sama dengan putusan bersalah.
Detail perkara dapat berkembang sesuai hasil penyidikan dan proses
persidangan.
