Melalui penghematan itu, diharapkan pada akhir 2019 rasio elektrifikasi Indonesia bisa 97.35 persen. ’’Dengan kondisi optimistis, rasio elektrifikasi bisa 99 persen.’’ jelasnya.
Terpisah, Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian ESDM Sujatmiko menegaskan lagi soal tahap ketiga yang menjadi akhir penyesuaian tarif.
Dia berharap, tidak ada resistensi dari masyarakat. Sebab, semangat penyesuaian tarif itu untuk mencabut subsidi dari pelanggan yang mampu.
’’Tidak ada catatan khusus dari tahap sebelumnya. Kami harap bisa berjalan seperti Januari dan Maret,’’ imbuhnya. Kalau ada masyarakat yang keberatan, dia menyebut bisa melapor ke pos pengaduan. Namun, Sujatmiko menegaskan pengaduan itu hanya untuk masyarakat miskin dan tidak mampu, tetapi dikenakan tarif nonsubsidi.
Sejak penyesuaian tarif dilakukan pada Januari, dia menyebut sudah ada pengaduan dari masyarakat. Jumlahnya mencapai 27.300 pelanggan atau kurang dari 0,1 persen dari 18,7 juta pelanggan mampu yang subsidinya dicabut.
Dari jumlah aduan itu, sebanyak 13 ribuan pengaduan ada dalam data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Itu berarti akan mendapat subsidi.
’’Sisanya sekitar 14 ribuan pengaduan masih diverifikasi TNP2K, dan diserahkan ke Kemensos untuk dicek kembali,’’ jelasnya.
Setelah penyesuaian tarif 900 VA selesai, Kementerian ESDM akan melakukan hal yang sama terhadap pelanggan 450 VA.
Dasarnya sama, ada dugaan subsidi untuk masyarakat miskin bocor dan dinikmati masyarakat mampu. Soal kapan penyesuaian dilakukan, Sujatmiko belum bisa memastikan.
’’Saat ini masih penyesuaian data nomor identitas pelanggan PLN dengan TNP2K. Penyesuaian data ditargetkan selesai Oktober 2017,’’ ungkapnya. Data dari PLN, pelanggan 450 VA saat ini sebanyak 27 juta. Naik 4 juta pelanggan dari sebelumnya sebanyak 23 juta.
Bertambahnya pelanggan itu, disebut Dirut PLN Sofyan Basir sebagai wujud nyata beralihnya subsidi dari yang mampu ke warga miskin. Pelanggan 450 VA sendiri saat ini menikmati tarif Rp 415 per kWh.
(dim/oki)
