PALU EKSPRES, JAKARTA – Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) mengingatkan pemerintah akan pentingnya menggencarkan produksi vaksin termasuk serum antidifteri ketimbang mengimpornya. Pemerintah bisa mendelegasikan pembuatan vaksin secara besar-besaran ke badan usaha milik negara (BUMN).
Menurut Ketua Bidang Kesehatan Masyarakat ILUNI UI Dr drg Wahyu Sulistiadi MARS, selama ini sebagian besar serum dan vaksin yang digunakan untuk vaksinasi masih diimpor dari berbagai negara. Masalahnya, di dalam negeri ada penolakan masyarakat terhadap vaksin karena persoalan kehalalannya.
Dalam pandangan Wahyu, salah satu penyebab munculnya penyakit difteri adalah belum tuntasnya status halal program imunisasi. “Jadi pemerintah perlu memastikan kepada industri farmasi agar melakukan sertifikasi halal produk serum dan vaksin,” ujarnya dalam acara diskusi bertajuk Tujuh Solusi Pencegahan Difteri yang digelar di Sekretariat ILUNI UI di Kampus UI Salemba Jakarta Senin (18/12)
Wahyu menambahkan, hal yang menyulitkan dalam proses sertifikasi halal karena berbagai vaksin dan serum masih diimpor dari negara-negara non-muslim. Karena itu, pemerintah harus mencari solusi cepat untuk mengatasinya.
Menurut Wahyu, langkah cepat yang bisa ditempuh pemerintah adalah memerintahkan BUMN farmasi memperbanyak produksi vaksin. Tujuannya bukan sekadar menekan penyakit difteri, tapi juga mewujudkan kemandirian di bidang vaksin.
“Kami mengusulkan agar pemerintah segera mendorong badan-badan usaha milik negara dan daerah yang bergerak di bidang farmasi memproduksi serum atau vaksin dan produk farmasi lainnya. Sehingga kita bisa mandiri di bidang kesehatan, tidak bergantung produk vaksin impor,” cetusnya.
Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) UI itu menambahkan, solusi lainnya yang tidak kalah penting adalah mengalokasikan dana yang lebih besar untuk kesehatan masyarakat. “Sudah saatnya sektor kesehatan masyarakat diberikan anggaran yang memadai untuk menginvestasi manusia sehat Indonesia dengan mencegah penyakit,” kata Wahyu dalam diskusi yang juga dihadiri Ketua Umum ILUNI UI Arief Budhi Hardono dan sekretaris jenderalnya, Andre Rahadian itu.
(jpg/jpnn)
