PALU EKSPRES, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak memungkiri masih adanya ketimpangan dalam hal penguasaan lahan di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan presiden saat Pembukaan Musyawarah Nasional VI Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII), menanggapi penyampaian Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj.
“Tadi Pak Kiai menyampaikan bahwa penguasaan lahan memang ada satu orang atau perusahaan menguasai 200, 300, atau 600 ribu hektare. Iya ada, saya tidak akan bilang tidak,” kata Jokowi di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Jumat (20/7/2018).
Hanya saja mantan wali kota Surakarta itu menegaskan bahwa konsesi atau pemberian izin terhadap penguasaan sejumlah besar lahan oleh perusahaan-perusahaan besar itu bukan di era pemerintahan yang dipimpinnya.
“Perlu saya sampaikan bahwa yang memberi konsesi itu bukan saya. Itu yang perlu digarisbawahi. Saya tidak pernah memberi satu meter persegi pun kepada mereka,” tegasnya.
Sebaliknya, selama masa pemerintahannya bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla, akses terhadap pemanfaatan lahan justru lebih banyak diberikan kepada masyarakat dan para petani lokal yang dapat mengelolanya secara produktif.
Melalui program Perhutanan Sosial yang kini masih terus dijalankan, pemerintah memberikan akses kepada pengelolaan sumber daya hutan bagi masyarakat untuk mengurangi potensi konflik dan ketimpangan lahan.
“Kesenjangan dan kemiskinan menjadi tantangan kita bersama. Saya rasa itu yang menjadi tugas besar kita agar yang namanya kesenjangan dan kemiskinan bisa kita selesaikan dengan baik,” ungkapnya pada acara yang juga dihadiri Ketua Umum Pengurus Besar (PB) IKA PMII Akhmad Muqowam, Wakil Ketua MPR Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum PPP Romahurmuziy.
(fat/jpnn)
